Dampak Ekonomi Setelah PSBB diterapkan di Indonesia

Apa itu PSBB - source thejakartapost

Saat ini selain Social Distancing pemerintah tengah gencar melakukan pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19 ini. Virus Covid-19 ini, setiap harinya semakin bertambah dan penularannya tidak mengenal usia. Mulai dari balita hingga lansia dapat tertular virus ini.

Walaupun virus ini memiliki angka kematian yang tergolong rendah. Namun, siapa sangka penyebarannya lebih cepat dibandingkan virus lainnya. Hingga kini, dunia masih terus berlomba untuk menemukan obat dari virus ini. Bahkan Indonesia telah mengembangkan beberapa laboratorium guna meneliti obat dari virus ini.

Berbicara mengenai Apa itu PSBB? Status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah berlaku di wilayah DKI Jakarta mulai Selasa (07/04/2020). Hal itu menindak lanjuti izin PSBB yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada pemerintah pusat, dan usulan tersebut sudah disetujui Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto.

Namun, para tim medis dan tenaga kesehatan juga berpacu dengan waktu. Akibatnya, tim medis dan dokter mengalami kelelahan dan rentan terserang virus covid-19 ini. Hingga kini, sudah terhitung beberapa dokter dan perawat yang menjadi korban atas virus ini. Oleh karena itu, desakan pemerintah DKI Jakarta untuk segera memutus mata rantai penyebaran virus dengan penerapan PSBB, yang kini juga di ikuti oleh beberapa daerah di Indonesia.

Lalu, apa yang akan terjadi dengan roda ekonomi di Jakarta? Menurut ekonom Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara PSBB ini akan berdampak terhadap semua sektor bisnis di Jakarta.

Utamanya bagi sektor-sektor yang bukan bergerak dalam penyediaan kebutuhan dasar publik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB.

Namun, dampak langsung PSBB akan sangat terasa bagi masyakarat yang bekerja di sektor informal, khususnya driver ojek online (ojol). Pasalnya, di halaman 23 poin (i) Permenkes tersebut, pemerintah melarang driver ojol mengangkut penumpang.

Wakil Ketua Umum Bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasokan KADIN Rico Rustambi mengatakan masyarakat kecil yang akan paling berdampak akan kebijakan tersebut mengingat 70% persen perekonomian Indonesia berpusat di Jakarta. Ia menyebutkan, penerapan PSBB akan mengharuskan para perusahaan untuk menutup usahanya yang berimbas pada hilangnya pendapatan masyarakat.

Baca juga: Cara Pengajuan Kartu Kredit Anti Ribet

Namun, Rico menilai pilihan tersebut tidak dapat dihindari lagi karena penurunan perekonomian telah menerjang berbagai usaha sejak awal Maret. Dia menambahkan PSBB akan menjadi puncak dari melambatnya perekonomian dalam negeri dengan menurun secara drastis permintaan.

Pemerintah saat ini masih berusaha mengkalkulasikan seberapa banyak jumlah yang diperlukan untuk memfasilitasi dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat untuk kelancaran kegiatan usaha yang masih dibutuhkan pasar sepanjang wabah corona. Pemerintah Daerah juga ikut membuka pintu untuk koordinasi dengan pelaku usaha untuk memastikan kestabilan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kegiatan ekonomi lain yang dibutuhkan masyarakat sepanjang dijalankannya PSBB.

Dampak lebih jauh terhadap ekonomi akan sangat tergantung pada seberapa prudence pemerintah DKI khususnya dalam menerapkan dan mengawasi pelaksanaan PSBB ini. Sehingga pembatasan pergerakan orang akibat PSBB betul-betul terjadi pada ekonomi sektor yang bersifat tersier dan sekunder sehingga aktivitas ekonomi primer yang sangat dibutuhkan masyarakat sepanjang wabah tetap tersedia.

Efek Domino Penetapan PSBB di Jakarta ke Dunia Usaha

Para pengusaha menganggap PSBB dapat menyebabkan sejumlah industri nyaris mati dan para pengusaha khawatir PSBB akibatkan PHK besar-besaran. Apalagi banyak sektor sudah mengalami pelemahan permintaan sejak pandemi corona terjadi. Sektor yang paling parah terdampak adalah pariwisata, jasa angkutan orang, dan properti.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memproyeksi melemahnya sektor pariwisata memberi efek domino ke usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Unit usaha makanan dan minuman serta kerajinan akan terdampak Covid-19. Grafik Databoks di bawah ini memperlihatkan penurunannya.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Anton J Supit berpendapat kegiatan ekonomi akan mengalami kerugian besar bila aktivitas masyarakat dibatasi. Tapi di sisi lain, ia mendukung pemerintah dalam menangani virus corona dengan memutus rantai penyebarannya.

Pakar Ekonomi UI Fithra Faisal juga membuat skenario perhitungan apabila PSBB diterapkan di Jakarta, dimana kegiatan ekonomi tidak sepenuhnya berhenti. Atau dalam perhitungannya, ekonomi di Jakarta akan 75% terhenti selama 14 hari. Dari perhitungannya, dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara konstan, maka jakarta akan kehilangan pendapatan sebesar Rp 70,86 triliun atau -2,78% terhadap PDRB. Dihitung berdasarkan PDRB DKI Jakarta Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2015-2016. Tidak hanya pendapatan saja yang berkurang. Dari perhitungan Fithra, Jakarta juga akan kehilangan nilai tambah sebesar Rp 52,88 triliun (-2,88%) dan Pendapatan Rumah Tangga hilang Rp 16,94 triliun (-2,77%).

Penetapan PSBB tanpa memberi bantuan terlebih dulu kepada golongan paling rentan, yaitu menengah dan miskin, juga menuai kritik. Institut for Development of Economics and Finance (Indef) memprediksi situasi ini rawan memunculkan konflik. Peneliti Indef Bhima Yudhistira mengatakan, seharusnya bantuan sosial atau bansos kepada orang-orang yang berhak mulai diberikan jauh sebelum pengumuman PSBB. Pasalnya, langkah ini berbeda dengan lockdown (isolasi) penuh. Kalau lockdown, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan pangan dengan mengirim sembako tiga hari sekali. Sedangkan PSBB tidak ada kewajiban seperti itu bagi 10 juta orang di Jakarta. “Potensi terjadi konflik sangat tinggi (dalam PSBB), khususnya di sektor informal,” ujar Bhima.

Daftar Profesi Informal yang Terdampak Penerapan PSBB

Lalu, sektor informal apa saja yang akan terkena dampak negatif PSBB di berbagai wilayah?

Perlu diketahui, PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) menyebut, rata-rata okupansi hotel mulai awal Maret hanya berada di angka 30% karena menurunnya wisatawan mancanegara. Bahkan, ratusan hotel sudah tutup sejak corona mewabah di Indonesia.

Dilihat dari sisi tenaga kerja, dari perhitungannya akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 76.263 orang atau berkurang 1%.

Diurut berdasarkan jumlah tenaga kerja ter-PHK berdasarkan sektor, Perdagangan, Hotel, dan Restoran merupakan sektor yang kemungkinan paling banyak mem-PHK karyawannya, yakni kurang lebih sebanyak 102.120 orang.

Sektor PHK terbesar berikutnya, ada pada sektor Pengangkutan dan Komunikasi yang kemungkinan akan ada sebanyak 39.918 orang yang terkena PHK. Juga ada sektor Jasa-jasa sebesar 38.255 orang. Sementara sektor Keuangan, Sewa, dan Jasa perusahaan sebanyak 25.474 orang.

Di sektor industri, kemungkinan ada sekira 12.862 orang yang terkena PHK, sektor Bangunan/Konstruksi ada kurang lebih 6.392 orang yang kemungkinan terkena PHK. Sektor Pertanian ada kurang lebih sekira 1.878 orang.

Di sektor Listrik, Gas, dan Air bersih. Serta sektor Penggalian dan Pertambangan, kemungkinan ada sekira 400an lebih orang yang terkena PHK. Masing-masing sebesar 435 orang dan 418 orang.

Dari perhitungan tersebut, maka dampak pertumbuhan ekonomi nasional, bisa minus 0,8%. Perkiraan itu berdasarkan asumsi jika kondisi wabah COVID-19 ini bertahan sampai 6 bulan dengan perkonomian atau tidak berjalan 75%.

Sementara apabila kurva penyebaran COVID-19 bisa melandai atau berdasarkan forecast-nya, puncak penyebaran COVID-19 di antara tanggal 6-12 Mei, maka pertumbuhan ekonomi secara nasional masih sebesar 1,2% sampai 4,%.

Kompensasi yang diberikan Pemerintah kepada warga Jakarta

Rencana pemerintah memberikan bansos mulai hari ini pun tidak akan efektif. Bantuan itu hanya untuk masyarakat yang memiliki indentitas warga DKI Jakarta. Padahal, banyak pekerja informal berasal dari provinsi lain.

Pemerintah memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk memberikan kompensasi bagi pekerja informal sebanyak Rp 840 miliar. Termasuk didalamnya adalah ojek online yang ikut terkena dampak PSBB selama dua minggu setelah resmi ditetapkan.

Gubernur Anies sebelumnya mengatakan membuka peluang agar para pengemudi ojol dapat mengangkut penumpang. Hal ini akan diatur dalam peraturan gubernur soal PSBB. Penyusunannya telah selesai, tapi pemerintah provinsi harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Bagi kalian yang masih penasaran mengenai apa itu PSBB? Kalian bisa cek link dibawah ini.

https://www.cekaja.com/info/mulai-diterapkan-di-indonesia-apa-itu-psbb-dan-apa-fungsinya/

Tinggalkan Balasan